oleh

Bintan Kembali Raih WTP TK dari Menkeu

Bupati Bintan, Apri Sujadi saat menerima penghargaan WTP tingkat nasional dari Menkeu RI Sri Mulyani
Bupati Bintan, Apri Sujadi saat menerima penghargaan WTP tingkat nasional dari Menkeu RI Sri Mulyani

Bintan – Pemerintahan Apri Sujadi, tahun ini, meraih WTP TK dari Menterri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyana.

Ini penghargaan keenam yang diraih secara berturut-turut (2011-2017) oleh Kabupaten Bintan.

Penghargaan atas laporan keuangan daerah tahun 2016 ini dketahui saat Bupati Bintan, Apri Sujadi mengikuti Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2017, di Istana Negara Republik Indonesia, Kamis pagi (14/9).

Rakernas Tahunan itu diikuti sejumlah Menteri, Pimpinan Lembaga, para Sekretaris Jenderal, Sekretaris Utama, dan Inspektur Jenderal serta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Gubernur, Bupati/Walikota se-Indonesia.

Penghargaan diterima Bupati Apri seusai Seminar Nasional Problematika Pengelolaan Keuangan Daerah dan Desa di Jatinangor Sumedang.

“Prestasi tersendiri bagi Kabupaten Bintan karena kembali meraih predikat WTP TK 2016. Ini berkat keras seluruh stakeholder dan OPD Pemkab Bintan,” kata Apri mengapresiasi kinerja jajarannya, Kamis (14/9) di Jakarta saat menerima penghargaan.

Tidak hanya itu, sebelumnya sambung Apri, Pemerintah kabupaten Bintan juga diganjar penghargaan Transparansi Keuangan Daerah Regional Sumatera dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Kepala BPKAD Kabupaten Bintan Setioso sumringah atas keberhasilannya itu. Ia menyebutkan, Pemerintah kabupaten Bintan selalu berusaha menyusun dan menyajikan laporan keuangan daerah yang sesuai dengan standar akuntasi pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian, serta kepatuhan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Insya Allah penghargaan ini akan kita pertahankan untuk tahun selanjutnya. serta kita tingkatkan. Semua dapat terlaksana lewat kerja keras semua OPD Bintan, ujarnya.

Menurutnya, saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan sedang fokus pada pengembangan Sistem Keuangan yang Transparan , Akuntabel, Efektif dan Efisien, ini agar masyarakat ikut mengetahui keuangan daerah yang dikelola dengan baik dan profesional.(hum/red)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed