Tanjungpinang-Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak mengatakan saat ini perekonominan di Kepri merosot tajam. Menurutnya, ada dua hal yang mempengaruhi kondisi itu.
Pertama, lanjut Jumaga, kurang gregetnya para pejabat OPD dan kedua, belum adanya Wagub Kepri. Dua hal Ini harus menjadi perioritas Gubernur Kepri.
“Kinerja pejabat perlu dievaluasi, yang bekerja lamban ya diganti karena banyak pekerjaan untuk diselesaikan. Kemudian jabatan Wagub harus segera terisi karena penting membantu tugas Gubernur,” tegas Jumaga, Senin (25/9), saat memimpin rapat paripurna istimewa Peringatan Hari Jadi Provinsi Kepri Ke-15 diruqng Balairung, Dompak, Tanjungpinang.
Jumaga berpendapat evaluasi pejabat hal yang sangat mendesak saat ini. Namun Gubernur harus memilih pejabat berkompten, yang mampu menterjemahkan seluruh target RPJMD kedalam program kegiatan Gubernur.
Dengan penempatan pejabat berkualitas dan sesuai bidangnya, diharapkan mampu menyelesaikan program pemeribtah dengan baik, sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi Kepri.
“Dulu angka pertumbuhan ekonomi Kepri, rata-rata sama dengan pertumbuhan nasional, saat ini jauh meneurun. Kondisi ini tidak bisa dibiarkan berlarut-laru,” tegas Jumaga.
Begitu juga dengan posisi Wakil Gubernur yang kosong, kata Jumaga, harus secepatnya terisi, agar Kepri segera memiliki Wakil Gubernur.
Menurut Jumga, lowongnya jabatan Wagub, secara tidak langsung juga mempengaruhi kinerja jajaran OPD. “Keberadaan Wagub Kepri sangat membantu tugas Gubernur dalam memacu pembangunan di Kepri,” ujar Jumaga, yang juga ikut membidani kelahiran Provinsi Kepri.
Ia menambahkan, DPRD dan Pemprov Kepri telah menyepakati setidaknya tujuh sektor strategis daerah yang menjadi prioritas. Ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas masyarakat khususnya kalangan menengah ke bawah.
Pertama, pengembangan sektor maritim energi, ketersediaan pangan, dan SDM yang berkelanjutan. Kedua, pelayanan dasar dan pengembangan infrastruktur untuk meningkatkan konektifitas antar wilayah, daya saing ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Ketiga, pengembangan ekonomi kemaritiman yang berwawasan lingkungan, keempat adalah pengembangan kualitas SDM dalam pendidikan, kesehatan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).
Kelima, penguatan kondusifitas daerah dalam mendorong iklim investasi dan kamtibmas. Keenam dan ketujuh adalah menetapkan tata kelola pemerintah di semua sektor dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pengembangan perikehidupan yang agamis, demokratis, berkeadilan, tertib, rukun dan aman dibawah payung budaya Melayu.
Ditempat sama Gubernur Kepri Nurdin Basirun, mengatakan pemerintah akan bekerja maksimal dalam menciptakan kesejahteraan masyawarakat. Dan, hasilnya ada peningkatan yang signifilan.
Pemprov Kepri berkomitmen meningkatkan kinerja untuk mendongkrak angka pertumbuhan ekonomi Kepri. “Kami apresiasi masukan DPRD. Kedepan kerjasama ini lebih ditingkatkan untuk masa depan Kepri yang lebih baik,” pungkasnya. (Hms/Red)
