oleh

Fraksi Golkar: Meminta Penyusunan Anggaran Tahun 2019 Honor Guru Menjadi Skala Prioritas

Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak menerima pendapat juru bicara Fraksi Golkar, Taba Iskandar disaksikan Wakil Gubernur Kepri, H. Isdianto (kiri)

SEPUTARKEPRI.CO.ID,TANJUNGPINANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau menggelar rapat paripurna dengan agenda pendapat fraksi-fraksi DPRD Provinsi Kepri tentang Nota Keuangan dan Ranperda APBD Perubahan 2018, di Ruang Rapat Paripurna, Dompak, Kamis (27/9).

Dalam pendapat fraksi-fraksi, dari enam fraksi DPRD Kepri memberikan pendapat dan masukan mereka kepada Pemerintah Provinsi Kepri dalam pembahasan APBD-P 2018.

Seperti yang disampaikan oleh Fraksi PDIP, Sahat Sianturi, berharap penyesuaian APBD tahun 2018 nantinya akan berdampak semakin meningkatnya kinerja birokrasi, meningkatnya pelayanan kepada masyarakat dan memperbaiki pembangunan daerah sesuai dengan anggaran perubahan yang akan ditetapkan nantinya dan kemampuan APBD yang defisit saat ini,” ucap Sahat Sianturi.

“Kami berharap persoalan tunda bayar yang masih tersisa di tahun 2017, agar sesegera mungkin di selesaikan yang mana ada kurang lebih 1 Miliar sampai saat ini belum terbayarkan,” pinta Sahat Sianturi.

Sementara itu, juru bicara Fraksi Golkar, Taba Iskandar menyampaikan pandangan Fraksinya dalam APBD murni sebelumnya sudah disepakati bahwa kenaikan gaji Guru non ASN dari nilai 1 juta menjadi 2 juta perbulan, akan dianggarakan melalui APBD-P tahun 2018 ini. Namun saat ini belum bisa dilaksanakan di APBD-P tahun ini,  anggaran yang dimaksud belum juga mampu dianggarkan oleh TAPD dan Banggar DPRD Kepri,” ungkap Taba Iskandar.

“Fraksi Golkar meminta dengan segala hormat, mengingatkan kita semua baik tim Banggar DPRD maupun tim TAPD Provinsi Kepulauan Riau agar kiranya honor Guru dapat menjadi skala prioritas pada penyusunan anggaran tahun 2019”, dalam pandangan fraksinya,” pinta Fraksi Golkar.

Kemudian fraksi Demokrat Plus, melalui juru bicaranya Joko Nugroho mengatakan bahwa Fraksi Partai Demokrat Plus mendukung efisiensi anggaran. Defisit anggaran pendapatan dan belanja daerah dapat dimaknai bahwa pembiayaan belanja pembangunan dipastikan berkurang atau tidak memenuhi anggaran yang dibutuhkan,” kata Joko Nugroho.

“Dalam hal ini anggaran yang bersifat rutin untuk gaji, tunjangan jabatan, tunjangan kinerja dan lainnya sesuai ketentuan tidak dapat dikurangi kecuali ada kebijakan yang disepakati seperti misalnya biaya perjalanan dinas sudah pantas dikurangi dan biaya seremoni sudah pantas dihilangkan,” ujarnya.

Terkait tunda bayar yang disepakati dibayarkan 2017, dibayarkan 2018 jumlahnya semua 85 Miliar Rupiah ternyata masih ada pihak ke tiga yang mengklaim haknya yang tidak tercantum pada Perkada.

Sementara itu, Ketua DPRD Kepulauan Riau, Jumaga Nadeak meminta “kepada TAPD Kepri untuk memeriksa satu persatu apa yang disampaiakan dalam Perkada untuk pembayaran yang 85 Miliar Rupiah. Jika seandainya ada di dalam Perkada segera direalisasikan, namun jika belum agar dicarikan jalan keluar untuk menyelesaikannya,” pinta Jumaga Nadeak. (hms)

Editor: 7ringgo

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed