oleh

Amran Sulaiman: Provinsi Kepulauan Riau Harus Mandiri Pangan

SEPUTARKEPRI.CO.ID, Jakarta-Menteri Pertanian, Amran Sulaiman dan Gubernur H Nurdin Basiru berkomitmen penuh untuk membangun lumbung pangan di Kepulauan Riau. Hal ini akan membantu mengendalikan inflasi di kawasan perbatasan ini. “Kita ingin Kepri mandiri sumber pangannya. Karena pangan berkontribusi cukup tinggi untuk inflasi,” kata Amran usai melakukan Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Provinsi Kepri, Kantor Bank Indonesia Cabang Kepulauan Riau dan Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa (2/10).

Penandatanganan ini bertujuan untuk mensinergikan program dan kegiatan para pihak dalam upaya percepatan ekspor komoditas pertania. Juga dalam upaya pengendalian inflasi melalui pengembangan usaha sektor pertanian di wilayah perbatasan Kepulauan Riau.

Menurut Menteri, membangun dari pinggiran, termasuk sektor pertanian adalah arahan Presiden Jokowi sesuai Nawa Citanya. Amran mengatakan selain membangun sawah, Gubernur Kepri juga mengusulkan pengembangan peternakan. “Kita ingin Kepri yang dulunya mengambil beras dari pulau lain, tetapi bagaimana bisa mandiri ke depan mulai beras, buah buah dan apa saja produk pertanian termasuk peternakan,” kata Amran.

Sampai saat ini ada 1.600 hektare lahan pertanian yang sudah diolah. Tahun depan, melalui dana APBN, ada tambahan 260 hektare di Kundur, Karimun akan dibangun kawasan pertanian. “Insyaallah kita bangun lagi, sehingga Kepri ini mandiri,” ungkapnya.

Mimpi Kepri mandiri pangan, kata Amran akan dilanjutkan dengan mimpi yang lebih besar lagi. Bila perlu ke depan mimpi besar itu adalah, bisa mengekspor ke negara tetangga, yaitu Singapura. “Kita sudah mengekspor ke Singapura, tapi sumber bawang merahnya dari Brebes. Sayur-sayur dari Jawa Timur dan Jawa Barat. Ke depan, bila perlu dari perbatasan kita ekspor ke negara tetangga,” kata Amran.

Pemerintah pun kini melakukan program luas tambah tanam (LTT). LTT ini bertujuan memenuhi kebutuhan pangan setiap pulau. Karena kalau beras diangkut dari Jawa, biaya angkutnya ditanggung oleh masyarakat sehingga terjadi inflasi. Kalau diproduksi di Kepri, biaya angkut rendah, harga murah,” ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Kepri, H. Nurdin Basirun mengatakan pertanian di Kepri sangat bagus. Sebagai  kepulauan, cukup banyak masyarakat yang cenderung menjadi nelayan. Ke depan, mereka bisa melakukan keduanya, bertani dan nelayan. “Apalagi Pak Menteri sangat konsen membangun daerah pesisir dan perbatasan. Kita konsentrasi dengan beberapa daerah di Lingga, Karimun dan Natuna,” kata Nurdin Basirun.

Nurdin yakin, dengan bantuan teknologi pertanian, hasilnya akan lebih maksimal. Masyarakat pun yang tadinya fokus di nelayan bisa beralih atau mengkombinasikan keduanya.
Nurdin pun sepaham dengan Menteri Pertanian bahwa jika beras didatangkan dari Jawa, akan berat di ongkos angkut. “Itu salah satu sumber inflasi. MoU ini mendorong kebutuhan bahan pokok dipenuhi,” kata Nurdin.

Senada dengan itu, Kepala Bank Indonesia (BI) Cabang Kepri, Gusti Raizal berharap ke depan dengan tercukupinya kebutuhan beras secara mandiri maka inflasi dapat terkendali. BI selaku mitra Pemda menyarankan untuk masalah pupuk ke depan diupayakan menggunakan pupuk organik. “Untuk itu perlu kiranya bantuan Peternakan Sapi di Kepri agar dapat menopang salah satunya masalah pupuk organik tadi,” kata Gusti. (Red/hms)

Editor: 7ringgo