Anambas (KEPRI)-Proyek Pemerintah melalui Dana APBD Khususnya Aspirasi DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas yang ada di Dinas PUPR dikerjakan oleh para kontraktor tidak memiliki papan informasi Penguna Anggaran (PA).
Entah ini disengaja atau permainan segelintir oknum atau bagaimana namun inilah yang terjadi, “ucap Acok Baso salah satu tokoh masyarakat Desa Payalaman yang juga pernah menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kepulauan Anambas kepada awak media ini, Minggu (25/8).
Dikatakannya, perlu perhatian pemerintah agar kita selaku masyarakat setiap proyek yang turun entah itu dari dinas mana atau anggaran mana, jika ada tentu transparan pemerintah ke masyarakat tapi kanyataan nol besar, seharusnya setiap proyek yang akan dikerjakan khususnya di Desa Payalaman, Kecamatan Palmatak, juga desa lainnya di Anambas ini harus berkordinasi atau melapor dulu ke pemerintah desa agar tidak tupang tindih.
“Diketahuinya selama ini itu yang terjadi, contoh tentang kasus pembebasan lahan dan sebagainya, intinya akan menjadi polimik,” sebutnya.
“Jelas jika kita masuk dalam ranah undang undang aturan mengatur tentu, banyak pelanggaran dilakukan oknum-oknum di dinas selaku memberi perintah, seperti PPK, PPTK, juga konsultan perencana, konsultan pengawas jangan asal saja, dengan tidak adanya papan informasi kita selaku masyarakat menganggap setiap proyek yang dikerjakan di Kabupaten Kepulauan Anambas khususnya Kecamatan Palmatak diduga banyak proyek siluman atau kontraktor siluman, jangan – jangan dinasnya yang siluman, ini indikasi dan asumsi masyarakat ada permainan oknum yang ada didinas akhirnya pembiaran terus menurus hingga dilapanggan banyak ditemukan kecurangan,” ujarnya.
Beliau berharap ini menjadi PR yang harus dievaluasi oleh dinas dan pemerintah,” imbuhnya.
Editor: Kadeni Razak
