Anambas (KEPRI)-Kabupaten Kepulauan Anambas menjadi Kabupaten Termuda di Provinsi Kepulauan Riau Dari 34 Provinsi yang ada di Indonesia, Adapun dari 7 Kabupaten Kota, Kabupaten Anambas menjadi sorotan Pemerintah Pusat dalam perancangan pelaksanaan Gerbang Duttas Pada Tahun 2020.
Dengan dilakukan pertemuan antara Pansus Ranperda Badan Pengelola Pembangunan Daerah (BPPD) bersama Tim Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) guna untuk menindak lanjut tugas dan fungsi, tata cara kerja Pansus Renperda BPPD di daerah.
Di hadiri oleh ketua Pansus Ranperda BPPD Amat Yani, juga Wakil Ketua Pansus Siti Bayu serta anggota Muliady, Syafrilis, Mariady, juga hadir dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas antaranya yakni, Asisten I, Kabag Hukum, kabag Pembangunan, pihak BNPP Dr. Gutmen Nainggolan, SH., M.Hum dan Dr. Frop. Bahtril Bakri, m app, Sc Rapat berlangsung di Kantor BNPP Jakarta pada Rabu (4/3/2020) lalu.
Rapat berjalan dengan baik dan lancar disambut salam hangat dari BNPP dengan pembahasan mengenai Ranperda pembentukan BPPD dan mendiskusikan pentingnya kelembagaan ini untuk daerah.
Pada pembahasan tersebut, secara kelembagaan memang harus di bentuk BPPD, karena sekarang ini yang ada di Anambas hanya setingkat Kasubag perbatasan, dari sisi komunikasi dan koordinasi masih dilihat kurang efektif.
“Segeralah ada kelembagaannya, karena kami melihat Pemerintah Daerah dan DPRD Kepulauan Anambas sangat semangat membangun daerah,” ujar Kepala Biro Hukum Organisasi dan Kepegawaian, Dr. Gutmen Nainggolan, SH., M.Hum, BNPP saat berjalannya pembahasan tersebut.
Sementara Dr. Frop. Bahtril Bakri, m app, Sc mengatakan, Dari 10 Kecamatan yang ada di kepulauan Anambas, 7 Kecamatan sudah di masukan dalam program Lokasi Prioritas (Lokpri), sisanya akan menyusul, diantaranya Jemaja Barat, Siantan Utara, dan Kute Siantan yang merupakan Kecamatan baru,” sebutnya.
“Dengan sudah terbentuknya nanti BPPD, maka semangat daerah tidak boleh lagi ragu untuk membangun komunikasi yang lebih intens dengan BNPP, karena secara makam dan kelembagaannya sudah sama”
“Apabila hal tersebut terlaksana, tentunya akan menjadi fase baru bagi masyarakat Anambas dalam mengejar ketertinggalan dari pembangunan,” pungkasnya. (* )
Editor: Kadeni
