Tanjungpinang (KEPRI)-Guna memastikan sampai sejauh mana kinerja pihak Dinas Sosial Kota Tanjungpinang dalam pendataan yang akan mendapat bantuan sembako dan Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Sejumlah aggota DPRD Kota Tanjungpinang mengunjungi Kantor Dinas Sosial Kota Tanjungpinang di Komplek Embung Fatimah Jalan D.I. Panjaitan, Km IX, Kota Tanjungpinang, Selasa (21/4) sore.
Dalam sidak tersebut tampak hadir anggota DPRD Kota Tanjungpinang diantaranya Ashady Selayar (Partai Golkar), Sri Artha Sihombing (PDIP), Dicky Novalino (Demokrat), Novaliandri Fathir (Golkar), Momon Faulanda Adinata (PPP), Agus Candra Wijaya (NasDem).
Selain anggota DPRD juga hadir dari Tim Pemantau Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Tanjungpinang.
Usai acara sidak tersebut, Ashady Selayar menyampaikan kunjungan ini untuk memastikan sejauh mana persiapan Dinas Sosial Kota Tanjungpinang mengupayakan data valid yang berhak mendapatkan bantuan sembako dan BTL.
Tujuannya, untuk dapat secepatnya mengurangi beban masyarakat yang saat ini melakukan “Di Rumah Saja atau Stay At Home”.
Seharusnya, pihak pemerintah melakukan langkah-langkah kongrit untuk penanganan yang kena dampak Covid-19 ini,” tegas legislator dari partai Golkar ini.
Kami (DPRD) merasa kecewa karena penanganannya dinilai sangat lamban. Seperti yang kita ketahui akibat dampak wabah ini perekonomian masyarakat Tanjungpinang semakin menurun.
Peranan Pemerintah Kota Tanjungpinang dinilai agak lamban, seharusnya dapat mendahului permasalahan ini, agar bisa mengatasi permasalahan Covid-19 yang sudah masuk tingkat pandemi.
Beliau menilai kesiapan Pemerintah Kota Tanjungpinang yang kurang perhatian untuk menanggulangi permasalan.
Hingga kini masa datanya belum masuk, ini ada apa?…dan berharap semoga secepatnya data yang akan mendapat bantuan sembako dan bantuan langsung tunai cepat terealisasi,” imbuhnya.
Hari ini kita mau mengetahui dan meminta data yang kongrit harus disediakan oleh pihak Dinsos. Nantinya kalau ada penambahan 10 % baru kita mengalihkan untuk skala prioritas.
Ashady juga membeberkan besaran dana untuk sembako sebesar Rp31 miliar rupiah, untuk bantuan tunai langsung sebesar Rp12 miliar dari anggaran inilah yang diposkan kesetiap OPD.
Misalnya untuk Dinas Sosial lebih kurang Rp4 miliar, dan untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) lebih kurang Rp1 miliar yang peruntukannya yang khusus berdampak.
Menanggapi hal tersebut Kepala Dinas Sosial Kota Tanjungpinang Amrialis menyampaikan saat ini data sudah valid tinggal menunggu Perwako Tanjungpinang.
“Kalau sudah keluar perwakonya dan di setujui tinggal kita menyalurkan kesetiap kelurahan dan sistimnya bertahap nanti agar tidak terjadi kerumunan yang membludak guna mengantisipasi dan mencegah penyebaran Covid-19. Tidak ada masalah kok,” ungkap Amrialis.
Untuk kategori yang akan mendapat bantuan sembako sesuai yang berkategori terdampak Covid-19 misalnya pedagang kaki lima, karyawan yang dirumahkan, petugas kebersihan dan petugas parkir,” tutupnya.
Editor: 7ringgo
