Bintan (KEPRI)-Sebagaimana bentuk upaya pencegahan korupsi serta perjanjian kerjasama antara Kemendagri dengan Kejagung dan Kapolri tentang koordinasi aparat pengawas internal pemerintah apip dengan aparat penegak hukum penanganan laporan atau pengaduan masyarakat yang yang berindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan pemerintah daerah yang di tanda tangani pada tahun 2018 lalu. Ditegaskan pada perjanjian tersebut masing-masing lembaga sesuai tugas wewenangnya terkait laporan masyarakat dapat bertukar data atau informasi.
Hal ini disampaikan Kasi Pidsud Kejari Bintan, Senopati, saat berkunjung ke kantor Inspektorat Kabupaten Bintan, Selasa (16/6). Ia mengungkapkan, sebagai bentuk komitmen bersama menyangkut pencegahan korupsi di wilayah Kabupaten Bintan serta penguatan Inspektorat dan bidang tindak pidana khusus Kejari Bintan.
Ia juga mengajak inspektorat Kabupaten Bintan untuk dapat mendukung projek pidsus Bintan yaitu berupa aplikasi yang bernama “Pidsus Siaga” yang merupakan wadah bagi masyarakat untuk dapat melaporkan atau memberikan informasi terkait dugaan tindak pidana korupsi yang berada di wilayah Kabupaten Bintan.
Projek ini disambut baik dan kebanggaan serta mendukung oleh Inspektorat. Hal ini untuk dapat segera direalisasikan adapun kerjasama tersebut dapat terwujud agar koordinasi pada masa Covid-19 ini dapat terlaksana cepat, efektif dan efisien.
Ke depan, kata Senopati, pelaksanaannya agar di singkronisasi antara operator kejaksaan Bintan dan operator Inspektorat Pemda Bintan,” ujarnya.
Beliau juga mengatakan, projek pidsus Kejari Bintan akan segera disosialisasikan ke masyarakat. Aplikasi ini untuk melindungi segala bentuk dari pelapor sesuai peraturan perundang undangan, komitmen bersama ini untuk dapat mengawasi dan menjaga pengelolaan APBD Bintan.
Untuk itu pihak Kejari Bintan mengajak masyarakat dapat mengunduh aplikasi terebut melalui IOS dan Android setelah tim melakukan sosialisasi,” ucapnya. (Red)
Editor: 7ringgo
