Tanjungpinang (KEPRI)-Para ketua mahasiswa yang tergabung di dalam Cipayung plus yakni IMM, PMII, GMNI, HMI, GMKI menilai pilkada serentak tahun 2020 ini terkhusus Provinsi Kepulauan Riau kurang berkualitas.
Sebagaimana yang disampaikan oleh masing-masing ketua organisasi mahasiswa yang terbesar dan paling berpengaruh sekala nasional ini:
Husnul H Mahubessy (Ketua Umum DPD GMNI Kepri ) mengatakan Pilkada tinggal menunggu hari akan diselenggarakan di beberapa provinsi di Indonesia, terhusus kita di kepri. Namun kami belum melihat gerakan yang di laksanakan oleh KPU dan Bawaslu Provinsi Kepri dalam hal ini mengenai sosialisasi Pilkada di masyarakat baik lewat organisasi Masyarakat maupun pemerintah apa lagi kami di mahasiswa khususnya basis millenial.
Biasanya dalam menjemput pesta pemilihan kepala daerah kita sering melaksanakan kegiatan sosialisasi baik di kalangan mahasiswa maupun masyarakat namun pilkada kali ini sangat berbeda, apakah anggaran untuk penyelenggara Pilkada maupun pengawasan ditiadakan oleh pemerintah ataukah di alihkan ke covid-19.
Point yang paling penting dalam menyikapi Pilkada adalah bagaimana mengingatkan kembali kepada masyarakat bahwa pentingnya Pilkada untuk memilih kepala daerah, sosialisasi-sosialisasi tentang bagaimana menciptakan Pilkada kita di kepri berjalan dengan baik, jujur dan bersih,” ucap Husnul H Mahubessy.
Senada dengan itu, Rimbun Purba (Ketua Umum GMKI Kepri-Riau-Sumbar) juga mengatakan tidak kreatif-nya KPU dalam melakukan sosialisasi ditengahpandemi covid-19 bahkan terkesan biasa saja ini akan berdampak rendah pemilih dan partisipan dipilkada kepri, Sedangkan Bawaslu tidak tegas dalam penindakan kampanye Dilarang uu contoh adanya paslon kamye dirumah ibadah. Larangan kampanye ditempat Ibadah sebagimana Pasal 280 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi, “Pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang : menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan,” kata Rimbun kepada awak media ini, Rabu (14/10).
Tongku April Hasibuan (Sek. PKC PMII Riau-Kepri ) Selama ini kita selalu mempertanyakan netralitas ASN Justru skrg kami mau mempertanyakan netralitas penyelenggara, Jgn sampai sebagai penyelenggara ada keberpihakan terhadap paslon, itu akan mengurangi nilai demokrasi, maka dari itu kami meminta agar bawaslu dan KPU untuk avaluasi diri kepada seluruh jajaran agar jgn main2 dengan paslon,” ucap Tengku.
Kami berharap penyelenggara menjalankan tugasnya tampa ada keberpihakan kepada unsur paslon, itu sangat bahaya.
Suparjo (Ketua Umum Badko HMI Riau – Kepri ) mengatakan pemerintah tidak serius dalam penanganan covid-19 dan lemahnya Pengawasan terhadap calon calon yang melakukan aksi aksi kampanye tidak sehat dan sosialisasinya yang tidak mengakar ke masyarakat.
Anas Rullah Simanjuntak ( Ketua Umum DPD IMM Kepri ) mengatakan KPU belom serius dalam mengantisipasi terjadinya pelonjakan angka golpot dalam jumlah yang besar dikarnakan faktor Pilkada yang diselenggarakan di masa pandemi Covid-19 yang sudah jelas banyak ditolak oleh Ormas besar, Aktivis dan pemuka masyarakat dan pengawasan dari Bawaslu yang masih dirasa belom nyata kinerjanya dalam hal pengawasan terhadap para calon dan gerakan team suksesnya.
Imron Nadi, S.IP (Ketua Umum KAMMI Kepri) “Beberapa waktu lalu KAMMI juga sudah mengutarakan kepada Pemerintah dan Penyelenggara pemilu agar Pemilu kembali ditunda, namun sepertinya pemerintah tetap kekeh akan menjalankan pemilu di tengah pandemi dengan tanggapan bahwa wilayah yang mengikuti pilkada 86% berada di zona aman, kampanye bisa di lakukan secara online, banyaknya Pjs yang mengisi kekosongan kepala daerah, dsb.
Dengan beragam tanggapan tersebut, maka sudah sepantasnya pemerintah harus memastikan pesta Demokrasi ini dapat dijalankan dengan baik, jujur dan adil. Serta mengatasi beragam masalah yang akan terjadi nantinya,” tutup Imron Nadi.
Menggandeng kerja sama dengan masyarakat, pemuda dan mahasiswa mengawasi setiap berjalannya proses pemilu menjadi prioritas dan penting untuk dilakukan.
Maka dari itu kami dari Kelompok Cipayung Plus sepakat mengawal Pilkada Damai dan menolak Kampanye Hitam. (Red)
Editor: 7ringgo
