oleh

Serangan Kekerasan Seksual Terhadap 7 Anak Terulang di Nias Sumatera Utara

Arist Merdeka Sirait Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak memberikan keterangan Pers.

“Pelaku terancam 20 tahun pidana penjara”

Jakarta-Pelaku serangan kejahatan seksual terhadap 7 orang anak yang diduga dilakukan seorang berstatus ASN dengan jabatan wali kelas AZ (42) di Gunung Sitoli, Nias, Sumatera Utara terancam pidana penjara minimal 10 tahun dan maksimal 20 tahun.

Mengingat kasus kejahatan seksual lebih dari satu korban dan aksi dilakukan berulang dan terencana pelaku dapat dapat diancam dengan ancaman seumur pidana seumur hidup.

Demikian disampaikan Arist Merdeka Sirait selaku ketua Komnas perlindungan Anak kepada sejumlah media di kantornya di selah-selah memperingati 23 Tahun Komnas Perlindungan Anak di Jakarta Timur Selasa 26 Oktober 20 21 kemarin.

Arist mengharapkan Kapolres Gunung Sitoli jangan ragu menjerat pelaku dengan UU RI No. 17 tahun 2016 tentang penerapan Perpu Nomor : 01 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak junto UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Kapolres Nias AKBP Wawan Iriawan, S.I.K (tengah)

Mengingat predator kejahatan seksual terus mengintai anak kita,
Arist Merdeka Sirait mengajak para orangtua untuk memberikan extra perhatian dalam mengasuh dan menjaga anak.

Kasus kejahatan seksual selain terjadi dilingkungan rumah tetapi juga terjadi dilingkungan sekolah.

Orangtua kadung, orangtua sambung, abang, paman juga dilakukan oleh guru seperti yang dilakukan seorang guru dengan jabatan Wali kelas di Gunung Sitoli.

Modus pelaku yakni dengan berpura-pura mengajak para siswanya untuk menjalani mata pelajaran di sekolah setelah itu pelaku beraksi dengan memegang, meraba-raba bagian dada sampai mengangkat rok celana dan memperlihatkan video porno.

Atas perbuatannya tersangka dijerat Undang-undang perlindungan Anak dengan ancaman hukuman seumur hidup,” jelas Arist.

Untuk pendampingan hukum dan Terapy psikososial korban, Komnas Perlindungan Anak segera membentuk Tim Advokasi dan Rehalibidasi Sosial Anak dengan melibatkan LPA Kota Gunung Sitoli dan P2ATP2A dan organisasi sosial lainnya,” jelas Arist. (Art)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed