oleh

Sekda Sahtiar Klaim Pemangkasan Anggaran Diskominfotik Saat Refocusing Anggaran Tahap Pertama

Tarempa, ANAMBAS (KEPRI)-Pemangkasan pos anggaran pada Diskominfotik yang menyebabkan terhentinya pencairan iklan pada media itu terjadi pada saat refocusing anggaran tahap pertama,” sebut Sahtiar, SH, M.M selaku Sekda Kepulauan Anambas saat pertemuan protes spontanitas insan pers di Kantor Bupati Pasir Peti, Tarempa pada Senin (04/05/2020) kemarin.

Sahtiar yang juga Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menjelaskan dengan dalih, pemangkasan pos anggaran pada Diskominfotik yang menyebabkan terhentinya pencairan iklan pada media, itu terjadi pada saat refocusing anggaran tahap pertama.

“Makanya dalam proses refocusing yang kedua ini saya harus berhati-hati tidak sembarangan. Kalau yang pertama itu sudah ketahuan. Untuk yang kedua ini penyesuaiannya harus berhati-hati. Dan ini juga bukan hanya terjadi di Diskominfotik,” ucapnya.

Katanya, untuk refocusing anggaran pada tahap kedua ini, Sektretaris Kabupaten Kepulauan Anambas itu meminta kepada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar menyampaikan laporan kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk selanjutnya di sampaikan kepada TAPD.

“Kemarin yang pertama dilakukan Bapenda, anggaran dikasih, dipersiapakan dulu kepada OPD masing-masing yang mana diutamakan. Tapi ternyata setelah dilakukan seperti itu, imbasnya luar biasa. Banyak kegiatan yang seharusnya dilaksanakan akhirnya tidak bisa karena uangnya kurang.

Namun dalam pertemuan singkat tersebut Sahtiar tidak menjelaskan dengan spasipik kapan pembayaran iklan terhadap perusahaan media yang terdampak Covid-19 di buka hanya pihaknya akan segera menyampaikannya secara terbuka.

Menyikapi penjelasan dari TAPD, salah satu wartawan senior dari Koran Peduli, Muh Nasrul Arsyad SE.M.Si, memberi masukan seharusnya TAPD bersama pihak terkait bisa adil dan profesional yang benar dalam memberi kebijakkan agar tidak melukai insan pers,” ucap Muh Nasrul.

Diketahuinya, TAPD KKA telah merelokasikan anggaran untuk Covid-19 sebesar 55,8 miliar. Diantaranya dengan memangkas anggaran pada Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik dari 14,6 milar menjadi 4,5 miliar. Hal tersebut mengharuskan Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik menghentikan segala pembayaran iklan yang telah berjalan sejak bulan Maret 2020,” sebutnya.

“Di tengah pandemi corona insan pers sangat berperan dalam memberikan informasi dan masukan kepada pemerintah daerah. Apalagi saat ini media sangat membantu dalam memberikan informasi edukasi pencegahan Covid-19 dari seluruh penjuru. Terlebih lagi, wartawan ikut membantu negara dalam memonitor pengunaan anggaran Covid-19,” sebut dia.

Terakhir, meskipun kondisi keuangan pemerintah saat ini dalam keadaan sulit, masih banyak post anggaran yang dapat dipangkas guna menghindari pemangkasan anggaran media yang notabene merupakan garda terdepan dan menjadi pilar ke empat negara berdemokrasi,” pungkasnya.

Editor: Kadeni

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed