Tarempa, Anambas (KEPRI)-Bupati Kepulauan Anambas, Abdul Haris, S.H., menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Implementasi Program BPJS Ketenagakerjaan di Hotel Aston Batam, Kamis (9/5) kemarin.
Dalam acara tersebut Bupati didampingi oleh Sekretaris Daerah, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Inspektur, Kepala Badan Keuangan, Kepala Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan, Plt. Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Daerah, Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Sekretaris Dinas Penanaman Modal, PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Kabid Anggaran BKD, serta Kabid Bina Pemerintah Desa.
Dalam sambutannya, Abdul Haris mengucapkan Terima kasih kepada pihak BPJS karena sudah berkenaan mengundang dan melaksanakan FGD ini. Kegiatan ini merupakan tindak-lanjut dari Undang-undang No 29 Tahun 2011 tentang BPJS serta Peraturan Bupati No 48 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Kepulauan Anambas,” ucap Abdul Haris.
“Adapun selama kegiatan berlangsung membahas tentang evaluasi semua pengurusan perizinan di PTSP untuk wajib memiliki kartu peserta dan sertifikat BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Kepulauan Anambas, pihak BPJS juga meminta kepada Bupati agar semua proyek Jasa Kontruksi yang ada baik bersumber dana APBN/APBD/Swasta dapat mendaftarkan proyeknya dalam program BPJS Ketenagakerjaan, serta semua perangkat Desa dan BPD, seluruh nelayan yang ada dan masyarakat Penerima manfaat Keluarga Harapan (PKH) yang bekerja diberikan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
Selanjutnya, pihak BPJS juga meminta dukungan Bupati agar pekerja mandiri lainnya seperti tukang ojek, tukang Speed, kuli angkut dan sebagainya terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan.
Pada kesempatan ini Bupati juga menghimbau agar kita selalu menjaga kesehatan dan mengutamakan keselamatan dalam bekerja. (*/hms)
Komentar